Recent Post

Antropologi

Antropologi
Home » » Hak Publik atas Tata Ruang Tapanuli Selatan

Hak Publik atas Tata Ruang Tapanuli Selatan

Written By Budi Hatees on Sabtu, 27 Februari 2010 | 20.30

Dipublikasikan di Waspada Juli 2008

Oleh Budi P. Hatees

AKHIR-AKHIR ini Pemda Kabupaten Tapanuli Selatan sedang mengubah tata ruang Kecamatan Sipirok untuk dipersiapkan sebagai ibu kota kabupaten pasca pemekaran wilayah. Perubahan mendasar terjadi pada pelebaran badan jalan utama yakni Jalan Lintas Sumatra sepanjang sebanyak 4 meter di kanan dan 4 meter di kiri. Ini mengambil sebagian besar lahan masyarakat, namun hal itu tidak menimbulkan persoalan krusial menyankut konflik kepentingan. Masyarakat Kecamatan Sipirok menerima segala resiko pembangunan daerah sebagai salah satu wujud rasa syukur mereka atas penetapan daerahnya sebagai ibu kota kabupaten.

Kepastian tentang Kecamatan Sipirok sebagai ibu kota Kabupaten Tapanuli Selatan semakin dipercaya masyarakat ketika ragam kegiatan peringatan HUT RI dipusatkan di Kecamatan Sipirok pada 17 Agustus 2008 lalu. Masyarakat menerima hal itu dengan terbuka dan begitu antusias meramaikan hari kebanggaan bersama tersebut. Namun demikian, ada satu soal yang tampaknya luput dari perhatian pemerintah daerah, terutama terkait perubahan tata ruang Kecamatan Sipirok sebagai ibu kota kabupaten. Artinya, sampai hari ini masyarakat belum tahu persis akan seperti apa wujud ibu kota Kabupaten Tapanuli Selatan ini. Konon lagi kejelasan mengenai peruntukan lahan yang ada, sehingga masyarakat bisa menyesuaikan orientasi individualnya untuk mendukung agenda pemerintah daerah.

Jangan sampai peruntukan lahan yang sudah dipersiapkan pemerintah daerah ternyata berbenturan dengan peruntukan lahan yang sudah dilakukan masyarakat sebelumnya. Misalnya, lahan yang diperuntukkan pemerintah daerah sebagai areal perkantoran, jangan sampai menimbulkan konflik karena sudah terlanjur dibangun public sebagai tempat usaha atau tempat tinggal. Jika hal itu terjadi persoalan pembangunan yang paling krusial akan muncul, dimana konflik kepentngan mengedepan dan akhirnya memengaruhi jadwal penyelesaian pembangunan tata ruang yang dipersiapkan pemerintah daerah. Alhasil, kedua belah pihak akan dirugikan disamping pembangunan akan memperlihatkan sosoknya yang paling ditakutkan masyarakat yakni “sebuah sinfoni atas penghancuran”.

Karena itulah, agar konflik tidak terjadi perlu ada penyesuaian antara agenda pemerintah dengan agenda public. Sudah barang tentu, peran pemerintah daerah dalam mensosialisasikan konsep tata ruang Kecamatan Sipirok kepada public menjadi hal yang tidak bisa ditunda. Dengan begitu, kepentingan yang ingin dicapai peerintah daerah akan mendapat dukungan dari public, sehingga cita-cita pembangunan daerah menjadi cita-cita semua stakeholder pembangunan tersebt.

Hak Stakeholder Pembangunan

DALAM banyak hal pemerintah daerah acap mengharapka peran serta masyarakat dalam menyukseskan pembangunan daerah. Namun, pengharapan pemerntah daerah sering disampaikan setengah hati, dimana pemerintah justru menutup-nutupi realitas pembangunan yang sebenarnya.

Pada satu sisi pemerintah daerah acap meminta masyarakat untuk mendukung misalnya pembangunan infrastruktur denga cara turut menjaga dan merawatnya. Di sisi lain, pemerintah acap menutup-nutupi wujud sebenarnya dari apa yang diharapkan dengan melaksanakan pembangunan daerah tersebut, sehingga public menjadi meraba-raba dan akhirnya mereka tidak tahu sama sekali. Mustahil mengharapkan public ikut menjaga dan merawat infrastruktur pembangunan sementara mereka tidak pernah dilibatkan di dalam pembangunan tersebut.

Pengakuan bahwa masyarakat merupakan stakeholder pembangunan sekaligus merupakan pengakuan atas adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan terlibat dalam pembangunan tata ruang. Sayangnya, hal itulah yang tidak diperoleh masyarakat Kecamatan Sipirok saat ni. Sampai hari ini, kepada public tidak pernah disosialisasikan akan seperti apa tata ruang ibu kota kabupaten dan bagaimana pula wujud Kecamatan Sipirok yang akan dijadikan sebagai Ibu Kota Kabupaten Tapanuli Selatan? Bahkan, masih simpang-siur perihal dimana letak kantor pemerintah daerah di dalam wilayah kabupaten ini, konon lagi public berharap agar diberitahu bagaimana tata ruang kawasan perkantoran pemerintah daerah tersebut serta perihal peruntukan lahan yang ada.

Minimnya informasi perihal tata ruang kabupaten bukan saja akan merugikan semua pihak sekaligus menunjukkan betapa pemerintah daerah masih belum memahami makna otonomi daerah yang sebenarnya. Ini juga menegaskan bahwa posisi pemerintah daerah sangat tertutup, jauh dari kesan sebagai pemerintah dengan sebuah sistem demokrasi moderen yang mesti memberi peran kepada segenap stakeholder pembangunan daerah. Reformasi yang bergulir di negara ini belum mampu menghasilkan elite-elite pemerintah yang memandang public sebagai ikon penting dari pembangunan daerah. Elite-elite pemerintah memandang public sebagai bagian dari persoalan-persoalan pembangunan daerah yang mesti dituntaskan.

Dengan kata lain, sangat kentara kalau pemerintah daerah masih dipenuhi oleh elite-elite birokrasi yang menilai bahwa kerja perencanaan tata ruang suatu wilayah sebagai semata kegiatan teknik-estetik. Karena itu, persoalan perencanaan menjadi semata urusan pemerintah, sedang public diandaikan sebagai entitas yang hanya boleh menunggu realisasi dari perencanaan yang didesain dan dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Artinya, public yang diminta menyesuaikan diri dengan segala bentuk perubahan tata ruang yang direncakan pemerintah dan tidak boleh menolak jika rencana tata ruang itu kemudian mengambil alih hak-hak masyarakat atas lahan mereka.
Secara hukum, sosial, maupun moral, hak masyarakat dalam penataan ruang dijamin, karena itu merupakan hak dasar masyarakat. Sebab itu, pemerintah daerah harus memikirkan prosedur dan mekanisme yang tepat agar hak masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan bermanfaat bagi semuanya. Mekanisme yang terbuka dan adil perlu dibangun, terutama karena penataan ruang tidak bisa lepas dari proses politik. Karena itu, pemerintah mesti merangsang masyarakat agar sadar dan terus membangun kapasitasnya untuk memahami dan ikut bermain dalam dinamika politik terkait dengan penataan ruang.

Tata Ruang Tradisional

Paradigma dan praktek penataan ruang sudah mengalami pergeseran yang cukup mendasar. Pemerintah bukan satu-satunya entitas yang bertanggung jawab, sehingga pemikiran mereka untuk merencanakan tata ruang dimana masyarakat bisa hidup sejahtera, tidak akan pernah terwujud tanpa memperdulikan proses politik. Artinya, pemerintah daerah jangan lagi berpikir bahwa soal tata ruang merupakan tanggung jawab sepenuhnya pemerintah, sehingga usaha-usaha pemerintah perlu mendapat dukungan dari segenap stakeholder.

Pemikiran liru semacam ini akan berbenturan dengan proses politik. Artinya, tata ruang merupakan sebuah cetak biru pembangunan daerah dan karenanya menyangkut kepentingan anyak elemen masyarakat. Sudah barang tentu untuk menjadikan sebagai cetak biru, membutuhkan keputusan politik yang juga bisa muncl dari sebuah proses politik. Pemerintah daerah tidak bisa menetapkan sendiri seperti apa cetak biru tata ruang, dan di Indonesia dijabarkan dalam berbagai bentuk aturan dan standard rencana ruang, mulai dari RUTRW/RUTRP, RUTRK, RDTRK, dan RTRK. Pemerintah harus melibatkan masyarakat dan terutama legislative.

Kegiatan tata ruang bukan kegiatan yang teknis-teknokratik. Melainkan kegiatan yang membutuhkan pemeikiran matan dan pertimbangan-pertimbangan rasional dalam bentuk identifikasi persoalan, perumusan tujuan, dan memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan. Forester (1989), dalam bukunya Planning in the Face of Power mengatakan, yang dapat dilakukan perencana saat ini adalah lebih pada bagaimana memfasilitasi suatu proses perubahan yang tidak selalu dapat kita antisipasi. Perencanaan bukan semata-mata suatu kegiatan yang rasionalistik, teknis, dan estetis, akan tetapi merupakan proses sosial-politis yang dinamis dan sarat dengan konflik.

Perencanaan adalah suatu proses negosiasi atau pembentukan kesepakatan antara banyak aktor dan institusi yang terlibat dalam pengembangan suatu kawasan. Dari sinilah muncul istilah stakeholders, yang merujuk pada pihak-pihak yang terlibat dalam satu penataan ruang. Dengan kata lain penataan ruang adalah proses negosiasi dan pembentukan kesepakatan antarstakeholder terhadap pemanfaatan ruang. Pembentukan kesepakatan ini terutama diperlukan agar setiap proses pemanfaatan sumber daya alam (misalnya ruang) dapat dilakukan secara lebih ' fair', tidak saja mempertimbangkan aspek efisiensi melainkan juga aspek equiti.

Adalah tugas seorang perencana untuk menjadi mediator sosial dan politis agar tercapai suatu pemanfaatan ruang yang lebih demokratis. Ini berarti bahwa yang primer dalam kegiatan penataan/perencanaan ruang adalah proses sosial dan politis itu sendiri, sementara proses teknokratiknya menjadi sekunder (meskipun bukannya tak penting). Karena, hakekat perencanaan adalah bagaimana menghasilkan suatu keputusan politis tertentu atas permanfaatan ruang bagi masyarakat publik, bukan menjustifikasi suatu keputusan atau interest satu kelompok tertentu (Campbell dan Fainstein (ed), 1996). ***
Share this article :

0 comments:

Poskan Komentar